Kenaikan tarif tiket Pulau Komodo menjadi sebesar Rp3,75 juta justru menimbulkan tanda tanya besar.

Pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari awalnya Rp150 ribu jadi Rp3,75 juta mulai Senin (01/08) ini. Tak hanya itu, mereka juga membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata itu jadi hanya 200 ribu orang saja per tahun.

Merespons kenaikan harga tiket selangit tersebut, sejumlah warga Pulau Komodo telah menggelar aksi di halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo.

Dalam aksi tersebut, warga mengaku keberatan atas kenaikan tiket masuk Pulau Komodo yang hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Akibatnya, hal tersebut dapat merugikan ekonomi masyarakat Pulau Komodo dan sekitarnya yang bermata pencaharian sebagai pelaku pariwisata.

Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) menyoroti kenaikan tiket yang memicu aksi demonstrasi tersebut. Menurut Ketua ICPI, Prof Azril Azahari aksi protes sebaiknya dilakukan tidak hanya berlandaskan emosi semata.

Tetapi juga didasari dengan alasan ilmiah yang masuk akal. "(Pelaku wisata) jangan mogok kerja, tapi beri argumen ke pemerintah secara ilmiah. Jadi buka emosial," katanya.

Ia juga menilai bahwa kenaikan tarif masuk Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 juta itu tidak masuk akal.

Menurutnya, kenaikan tarif masuk Pulau Komodo tidak berkolerasi dengan biaya konservasi yang digadang-gadang menjadi alasan kenaikan tersebut. Pasalnya, kata Azril seperti dikutip kompas.com, biaya konservasi tersebut sudah dibiayai penuh oleh pemerintah.

"Pertama, secara ilmiah, tidak ada hubungan antara harga tiket dengan konservasi. Jadi tidak ada hubungannya," ujar dia.

Kenaikan tarif tiket Pulau Komodo menjadi sebesar Rp3,75 juta justru menimbulkan tanda tanya besar. Ia mempertanyakan apakah tarif sebesar itu betul-betul digunakan untuk tujuan konservasi atau justru hanya komersialisasi semata.

"Masalahnya ini konservasi atau komersialisasi? Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau ini biaya untuk biaya konservasi itu kan biaya dari pemerintah, lewat pajak," imbuhnya.

Sebaliknya, alasan kenaikan tarif tiket masuk Pulau Komodo dengan tujuan konservasi malah memberikan kesan bahwa pemerintah tidak mampu membiayai konservasi di Pulau Komodo.

"Kan kita bayar pajak, pajak kita itu untuk biaya pemerintah dari APBN. Nah, APBN itu kan sudah ada dari KLHK yang sudah ada biayanya yang besar itu. Sama saja ini terulang kembali dengan kasus Candi Borobudur lalu," ujarnya.

Kenaikan tarif masuk tiket Pulau Komodo justru menimbulkan asumsi komersialisasi Pulau Komodo yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Tujuan konservasi Taman Nasional Komodo, imbuhnya semakin tidak berkorelasi dengan pemberlakukan tarif masuk sebesar Rp3,75 juta yang diterapkan.

Sebab, menurut dia konservasi bukan semata-mata dilakukan dengan menaikkan harga tiket masuk.

"Konservasi itu yang dicegah itu kan jumlah orangnya bukan menaikkan harga. Itu maksud saya. Jadi tidak ada hubungannya kenaikan harga tiket dengan konservasi," ungkapnya.

"Kalau konservasi itu dibatasi. Pertama bisa lewat zonasi, wilayahnya. Yang kedua dibatasi orangnya," terang dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mendukung kenaikan harga tiket tersebut. Jokowi menyebut kenaikan tarif itu menjadi upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus meningkatkan ekonomi pemerintah setempat lewat pariwisata.

"Begini. Jadi kita ingin konservasi, tapi kita juga ingin (peningkatan) ekonomi lewat tourism, lewat wisatawan, ini harus seimbang," kata Jokowi dalam keterangan lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/07) lalu.

Jokowi mengatakan komodo tersebar di Pulau Komodo, Pulau Rinca, serta Pulau Padar. Khusus konservasi hewan reptil itu akan dilakukan di Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Menurut Jokowi, wisatawan masih bisa melihat komodo di Pulau Rinca dengan tarif yang masih sama. Ia pun mengingatkan komodo yang tersebar di beberapa pulau itu sama, tak ada yang beda.

"Jadi kalau mau melihat komodo, silakan ke Pulau Rinca, di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa? Tetap. Tapi kalau mau 'wah pak, saya ingin sekali pak lihat yang di Pulau Komodo,' ya silakan tidak apa-apa juga, tapi ada tarifnya yang berbeda," ujarnya.

Jokowi mengatakan kenaikan tarif masuk TN Komodo tersebut juga usulan dari para pegiat lingkungan dan konservasi untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut.