Sejak zaman SBY hingga Jokowi, komitmen PT Freeport Indonesia (Freeport) menjalankan UU Minerba untuk membangun smelter, cuman manis di mulut.
Dipaparkan Presiden Jokowi, Freeport tidak pernah menggubris perintah konstitusi, apalagi suara presiden.
"Dulu Freeport saya perintah untuk bangun smleter saja tidak pernah dengerin. Begitu Freeport 51% milik kita. Tahun lalu smelter saya perintah langsung dibangun karena sudah mayoritas milik kita," tuturnya dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD 2022, Jakarta, Jumat (5/8/2022).
Smelter ini merupakan salah satu industrialisasi yang dilakukan Indonesia. Dengan ini, banyak manfaat yang bisa didapat negara.
"Nanti kita lihat dari tembaga smeltering ini dapat berapa triliun. Tapi saya meyakini ini bisa 20 kali," tuturnya.
Malah, lanjut Jokowi, dari dulu yang hanya ekspor tembaga Freeport bisa diketahui apakah kandungan yang dikirim lebih banyak tembaga atau emas. Hal ini akan diungkap saat smelter Freeport nantinya beroperasi.
"Kadang kita kirim bukan hanya tembaga, bahan mentah kirim di dalamnya ada emasnya juga mana kita tahu. Nanti kalau smetler jadi baru kita tahu. 40 tahun lebih mungkin kita dibohongi, emasnya mungkin lebih banyak dari tembaganya, tapi saya belum bisa sampaikan karena belum produksi di smelter," tuturnya.
Sementara, Presiden Jokowi akan menghentikan ekspor bahan mentah timah dan bauksit. Di mana pada 2017, Kepala Negara memutuskan untuk menghentikan ekspor nikel.
"Setelah Nikel distop, walaupun belum rampung di WTO. Kita akan stop tahun ini mungkin timah atau bauksit stop," tuturnya.
