Hal ini sesuai perintah Presiden Jokowi untuk memantau situasi kondustif, aman, nyaman, menyenangkan bagi para wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, tidak ada pembatalan atau penundaan kenaikan biaya kunjungan berwisata ke Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp3,75 juta per orang selama setahun.

Menurut Sandi, adanya protes serta unjuk rasa pelaku pariwisata Manggarai Barat merupakan kesalahan persepsi di beberapa kalangan. 

"Tidak ada hari ini, penundaan atau pembatalan yang ada adalah bagaimana kita menata agar informasi ini bisa dicerna dan dimengerti oleh para wisatawan dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo dan NTT," kata Sandiaga Uno usai mengikuti kegiatan gowes PHRI biketour 2022 di Kota Bogor, Sabtu (06/08/2022) pagi.

Lebih jauh Sandi Uno mengatakan, Kemenparekraf juga sudah berkoordinasi dengan (PHRI) mengenai masalah ini. 

“Ini akan kita tindak lanjuti dengan komunikasi publik yang lebih baik, sosialisasi dan edukasi, juga konservasi untuk pemulihan ekonomi yang beringan,” ujar Sandi.

Ia mengatakan, Kemenparekraf akan koordinasi juga bersama kementerian lembaga dan juga dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten setempat. 

Hal ini sesuai perintah Presiden Jokowi untuk memantau situasi kondustif, aman, nyaman, menyenangkan bagi para wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif.

Sandi menambahkan, jangan sampai polemik kebijakan kenaikan tarif masuk TN Komodo merusak kebangkitan pariwisata di Indonesia. 

“Jangan sampai ada gejolak yang merusak narasi kebangkitan pariwisata kita. Terbukti, ekonomi kita bangkit menyentuh 10 persen karena pariwisata,” jelas Sandi.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, polemik kenaikan biaya kunjungan ke TN Komodo merupakan masalah komunikasi. Ia menilai, pemerintah kurang sosialisasi dan koordinasi sehingga memicu protes serta unjuk rasa pelaku pariwisata terkait kebijakan kenaikan tiket itu.

“Jadi kemarin, mohon maaf ada kericuhan (unjuk rasa) di sana di mana PHRI juga ikut tandatangan. Kami luruskan, maksud kami, tidak seperti itu. Sebetulnya kami ingin koordinasi (pemerintah) yang lebih baik,” ujarnya.

Haryadi mengatakan, PHRI tidak berharap pelayanan terhadap wisatawan menjadi terganggu. Haryadi meluruskan bahwa sebetulnya para pelaku usaha menginginkan kualitas lebih baik.

Hanya saja, ada komunikasi dan sosialisasi mengenai konservasi di Pulau Komodo, Padar, dan Rica yang belum tersampaikan dengan baik sehingga terjadi protes. 

"Tapi Pulau Rica ini problem, ternyata ditutup kemarin. Jadi ada komunikasi saja yang kurang pas. Lalu perairan Komodo juga kemarin ditutup, yang seharusnya ke daratnya tentu enggak boleh, tapi perairan mestinya enggak masalah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita luruskan dalam koordinasi," kata dia.