Bukan kali ini saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibikin jengkel kepala daerah. Berkali-kali. Karena, triliunan dana daerah diparkir di bank. Bukan untuk membangun daerahnya.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Jakarta, Kamis (18/8/2022), Presiden Jokowi kembali dibikin mangkel. 

Tegas saja  mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini, tegur sejumlah kepala daerah.

Per Agustus 2022, total dana APBD yang mengendap di bank mengalami kenaikan 11,3 persen, menjadi Rp193,4 triliun.

"Saya cek APBD, hal-hal kecil harus saya cek, saya harus tahu uang APBD di bank masih Rp193,4 triliun. Sangat besar sekali," ungkap Presiden Jokowi.

Ia memerintahkan pemda segera menggunakan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian di masing-masing daerah. "Ini harus didorong agar ikut memacu perekonomian ekonomi di daerah," terang Jokowi.

Selain itu, realisasi anggaran belanja daerah baru Rp472 triliun per Agustus 2022. Angka itu setara 39,3 persen dari total alokasi belanja daerah.

"Hati-hati ini baru Rp472 triliun padahal ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah," kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta pemda untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi. Sebab, terdapat lima provinsi yang mencatatkan inflasi lebih dari 5 persen pada Juli 2022.

Rinciannya, Jambi 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,9 persen.

"Hati-hati, tolong dilihat secara detail yang menyebabkan ini (inflasi tinggi) apa," jelas Jokowi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi RI tembus 4,94 persen per Juli 2022. Angka itu menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.