Kalau saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak meributkan soal mahalnya harga tiket pesawat, bisa jadi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi anteng-anteng saja. Minimal tak sesibuk saat inilah.

Ya, betul,. Presiden Jokowi langsung menitahkan Menhub Budi berkolaborasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir segera menurunkan harga tiket pesawat yang semakin mahal.

"Di lapangan yang saya dengar keluhan harga tiket pesawat tinggi. Saya sudah bereaksi Menhub (Menteri Perhubungan) diperintahkan segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN selesaikan tambah pesawatnya agar harga kembali normal, meski nggak mudah karena harga avtur tinggi," ungkap Presiden Jokowi, Kamis (18/8/2022).

Atas instruksi ini, Menhub Budi membeberkan sejumlah langkah untuk menstabilkan harga tiket pesawat. “Menindaklanjuti arahan bapak Presiden, kami telah dan akan membahasnya lebih detail dan intensif dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah. Kami pun telah berkirim surat kepada pemerintah daerah untuk turut mendukung konektivitas dengan turut membantu memastikan tingkat keterisian penumpang, memberikan subsidi dan insentif lainnya," kata Menhub Budi.

Dia mengatakan, harga avtur memang mengakibatkan harga tiket naik, tetapi ada strategi pengelolaan yang harus dikoordinasikan secara detail sehingga harga tiket bisa tetap terkendali dan tidak memberikan efek kenaikan inflasi yang terlalu tinggi.

Menhub Budi, mengungkapkan, di beberapa daerah tingkat keterisian (okupansi) pesawat hanya 50 persen atau bahkan kurang dari itu. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah didorong untuk turut memberikan subsidi dan juga turut memasarkan, agar okupansi penumpang pesawat meningkat.

“Kalau tingkat keterisian bisa naik maka harga akan terkendali, karena harga tiket berbanding lurus dengan tingkat keterisian,” ujarnya.

Sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub untuk mengendalikan harga tiket di tengah naiknya harga avtur dunia, diantaranya yaitu menetapkan kebijakan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.0,- (nol rupiah) atau nol persen terhadap Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), yang berlaku di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) melalui Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor PR 14 Tahun 2022.

Selain itu, Kemenhub juga telah meminta kepada Kementerian Keuangan untuk memberlakukan relaksasi PPN pada tiket dan fuel (avtur).