Berdasarkan peta FSVA, mayoritas wilayah berada di Indonesia timur yang terbanyak di Pulau Papua. Jumlah daerah yang rentan rawan pangan tahun 2021 meningkat dari 2020 sebanyak 70 kabupaten/kota

Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) mencatat, sebanyak 74 kabupaten/kota atau 14 persen masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Kerentanan itu terjadi karena adanya defisit antara produksi pangan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA, Rachmi Widiriani, mengatakan, data tersebut berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2021. Sebanyak 29 daerah masuk kategori sangat rentan, 17 daerah rentan, dan 28 daerah agak rentan.

Berdasarkan peta FSVA, mayoritas wilayah berada di Indonesia timur yang terbanyak di Pulau Papua. Jumlah daerah yang rentan rawan pangan tahun 2021 meningkat dari 2020 sebanyak 70 kabupaten/kota.

Penambahan itu terjadi di saat tren penurunan daerah rentan rawan pangan sejak 2018 lalu. Namun, Rachmi menuturkan, kenaikan itu tidak terlepas dari dampak pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 yang membatasi pergerakan.

"Akibat kejadian pandemi memang mau tidak mau beberapa wilayah terpengaruh, kesulitan distribusi, dan hal-hal yang membuat keterbatasan manusia dan barang sehingga target penurunan agak sedikit terhambat," kata Rachmi dalam webinar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Kamis (18/08/2022).

Rachmi menjelaskan, penguatan logistik pangan menjadi yang utama saat ini. Sebab, sebagian wilayah Indonesia sudah mengalami surplus produksi aneka macam pangan. Namun, di sebagian wilayah lain kebutuhan pangan harus disuplai dari daerah surplus.

Selain itu, masalah utama yang menyebabkan daerah rentan rawan pangan karena persentase penduduk miskin yang relatif tinggi, prevalensi balita stunting yang besar serta akses air bersih yang juga masih terbatas. Masalah-masalah itu utamanya terjadi di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.  

NFA, kata Rachmi, sedang menyusun peta FSVA terbaru untuk memetakan lebih detail kondisi kerentanan rawan pangan di Indonesia. Pemerintah menargetkan pada 2024 jumlah daerah turun menjadi 12 persen.

"Mengapa kita perlu buat peta ini karena untuk menjadi salah satu pegangan saat memetakan lokus program termasuk merancang anggaran dan kolaborasi dengan kementerian lain," kata dia.

Terhadap kebutuhan pangan yang masih dipenuhi impor, ia menegaskan, Indonesia harus mencari substitusi pangan agar dapat mendiversifikasi pangan impor dengan pangan lokal. Langkah itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar dunia.

Kepala Peneliti Pertanian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta mengatakan, pemerintah juga harus mulai mempromosikan pangan sehat dengan gizi seimbang. Namun yang tidak kalah penting, melakukan peninjauan ulang dampak kebijakan selama ini terhadap ketersediaan pangan dan pola konsumsi.

Ia mengatakan, dalam masa pemulihan pasca pandemi saat ini, meningkatkan produksi pangan secara domestik menjadi penting. "Namun, pelaksanaanya harus menghindari lahan secara masif, sebaliknya mendukung inisiatif dan komoditas yang dibudidayakan masyarakat lokal," kata Aditya.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperkuat tiga sektor strategis untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan tingginya inflasi. Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan, tiga sektor yang dimaksud yaitu UMKM, pangan, dan perikanan.

"OPD yang membidangi tiga sekor ini kami minta untuk memberikan perhatian penuh dan membantu menekan inflasi di daerah ini," kata Algafry.

Dia juga berharap tiga OPD terkait itu bisa saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengantisipasi globalisasi ekonomi. "Di HUT ke-77 RI ini kita benar-benar ingin tangguh dan kuat, itu juga selaras dengan visi dan misi Bangka Tengah yaitu menciptakan pembangunan yang unggul di berbagai bidang," jelasnya.