Kedua dokumen diharapkan dapat menjadi masukan bagi negara anggota G20 dalam mendorong investasi infrastruktur terdigitalisasi dan berkualitas

Pertemuan ke-4 yang juga merupakan pertemuan terakhir kelompok kerja infrastruktur G20 (Infrastructure Working Group/IWG) telah dilaksanakan secara hybrid di Yogyakarta pada 15-16 September 2022. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa delegasi negara anggota dan organisasi internasional.

Dalam kesempatan ini, pertemuan difokuskan pada finalisasi hasil kerja agenda G20 di bidang infrastruktur untuk mendapatkan persetujuan pada Forum Menteri Keuangan dan Bank Sentral di bulan Oktober 2022. IWG memiliki enam agenda utama, yaitu investasi infrastruktur berkelanjutan, inklusi sosial dan kesenjangan daerah, infrastruktur transformatif pascapandemi, indikator Quality Infrastructure Investment (QII), infrastruktur digital dan infratech, serta tata kelola Global Infrastructure Hub (GI Hub).

Dari keenam agenda tersebut, cetak biru untuk meningkatkan pembiayaan dan pengembangan infratech serta indikator QII telah dipublikasikan secara terbuka pada situs resmi G20. Kedua dokumen diharapkan dapat menjadi masukan bagi negara anggota G20 dalam mendorong investasi infrastruktur terdigitalisasi dan berkualitas.

Pada pertemuan hari pertama terdapat finalisasi kerangka untuk mendorong partisipasi swasta dalam investasi infrastruktur berkelanjutan serta perangkat kebijakan untuk memobilisasi pendanaan dan pembiayaan investasi infrastruktur yang inklusif dan berkualitas di daerah dan kota.

Selain kedua output tersebut, dalam kesempatan yang sama Asian Infrastructure Investment Bank juga mempresentasikan dokumen kompendium final yang memuat analisis atas studi kasus pembiayaan pembangunan infrastruktur digital untuk mendapatkan pandangan dari negara anggota.

Sementara itu pada pertemuan hari kedua, GI Hub memaparkan pembaruan terkait InfraTracker 2.0 tool yang digunakan untuk mengidentifikasi tren investasi infrastruktur negara anggota G20 dan negara undangan yang dapat digunakan dalam menyusun perencanaan infrastruktur. Dalam kesempatan ini, negara anggota juga mendiskusikan opsi tata kelola GI Hub.

“Penyelesaian deliverables dari seluruh agenda utama bidang infrastruktur Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 merupakan hasil kerja sama yang baik dengan negara anggota G20 dan berbagai organisasi internasional. Walaupun bersifat tidak mengikat dan sukarela, deliverables diharapkan dapat diterapkan di negara anggota serta memberikan kontribusi dan manfaat nyata pada pencapaian tujuan bersama G20,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam rilisnya, Jumat (19/09).