Namun, hingga pertemuan itu usai Gubernur belum menyelesaikan proses legalitas yang dibutuhkan untuk kelanjutan proyek pembangunan rel kereta api itu.

INVESTASI senilai Rp77 triliun untuk pembangunan rel kereta api di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum berjalan mulus, kendati tim dari Jakarta (Pemerintah Pusat) sudah membahasnya dengan Gubernur Sugianto Sabran. "Belum ada perkembangan berarti. Sebetulnya gubernur belum mengubah prinsipnya," kata Heriansyah, Wakil Ketua DPR Kalteng, kepada bizlaw.id melalui seluler, Selasa (2 April). 

Menurut informasi yang diperoleh bizlaw.id, Gubernur Sugianto Sabran ketika bertemu tim dari Pemerintah Pusat, dua pekan lalu, menyatakan tetap konsisten melanjutkan perjanjian proyek perkeretaapian dengan PT Perkeretaapian Tambun Bungai. Apalagi pembangunan itu adalah proyek strategis nasional.  

Bahkan pertemuan itu sudah sampai membahas penyertaan saham perusahaan daerah Banama Tingang Makmur. Namun sampai pertemuan itu usai, gubernur belum menyelesaikan proses legalitas yang dibutuhkan untuk kelanjutan proyek pembangunan rel kereta api itu.

Bahkan hingga hari ini, belum ada kabar terbaru terkait proses legalitas yang dijanjikan akan diselesaikan oleh Pemprov Kalteng. "Intinya gubernur tetap menolaknya," kata Heriansyah.

Sedangkan sikap DPR, kata Heriansyah, tak sepenuhnya menolak proyek perkeretaapian itu. "DPR bukan menolak 100 persen, kami akan menerima itu asalkan tata ruang yang diminta Kalteng disetujui," kata Heriansyah. "Soal tata ruang ini sebetulnya sudah saya sampaikan juga pada pertemuan dengan Pokja IV," katanya. 

Heriansyah menghadiri pertemuan di Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang menangani kasus ini dan mencari solusinya di Jakarta, pada Senin (11 Maret). Di sini ia menyampaikan soal permintaan perubahan tata ruang Kalteng. 

Dengan tata ruang sekarang, hanya ada 18 persen wilayah Kalteng yang bukan wilayah hutan. Kalteng minta diperluas menjadi 38 persen, namun ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, ia juga mengatakan Pemprov Kalteng membutuhkan jaminan politik agar proyek terus berjalan sampai selesai. "Jika perubahan tata ruang yang kami minta disetujui, maka proyek rel kereta api itu juga akan kami setujui," katanya.

Sebetulnya, proyek rel kereta api ini juga berasal dari gagasan Pemerintah Provinsi Kalteng. Bahkan, Sebanyak 15 perusahaan mengikuti lelang yang dilaksanakan Pemprov Kalteng pada 19 Maret 2010. PT Perkeretaapian Tambun Bungai dinyatakan sebagai pemenang yang diumumkan pada 17 September 2014. Kemudian ditekenlah kesepakatan kerjasama antara Pemprov Kalteng dan PT Perkeretaapian Tambun Bungai, Rabu (14 Januari 2015).

Sedangkan peran Pemerintah Pusat hanyalah melancarkan dan mempermudah keinginan dari daerah. Misaln ya, dari Kementerian Perhubungan adalah memuluskan seluruh proses yang dibutuhkan untuk kelancaran proyek rel kereta api itu. Dari Kementerian Keuangan ada dukungan penerbitan Jaminan Resiko Politik sebagaimana diatur dalam PMK No.60/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

Sedangkan persoalan tata ruang, Kementerian LHK juga sudah menyatakan tidak ada persoalan. Disebutkan pada November 2013, Gubernur Kalteng sudah meminta izin pakai untuk jalur kereta api, pada 2016 gubernur juga berkirim surat ke LHK melengkapi persyarakat pinjam pakai. Kementerian LKH sudah membahasnya, kesimpulannya tidak keberatan dan jalur kereta api itu disetujui.

Disebutkan, hanya izin lingkungan saja yang perlu diubah dari atas nama PT Perkeretaapian Tambun Bungai menjadi atas nama Pemprov. Kementerian LHK sudah mengirim surat Pada 27 april 2017 sudah dikirim surat ke gubernur, namun hingga kini belum dapat balasannya. Mengapa izinnya harus atas nama Pemprov? Sebab Pemprov yang meminta izin pinjam pakai lahan hutan untuk jalur kereta api.

Nah, hingga kini ternyata surat perubahan nama ini lah yang nyangkut di meja Gubernur Kalteng. Wakil Ketua DPRD Kalteng Heriansyah menyarankan tim Pokja IV berkunjung ke Kalteng untuk langsung berdiskusi dengan Gubernur Kalteng. Memang kemudian datang undangan dari Gubernur Kalteng, dan perwakilan dari Pemerintah Pusat memenuhinya. 

Namun, masalahnya ya itu tadi, belum tergambarkan sikap yang tegas dari Gubernur Kalteng untuk melanjutkan proyek ini. Hanya saja, jika Pemprov Kalteng membatalkannya, tentu harus menanggung risiko yang mahal. Pemerintah terancam membayar denda Rp 2 triliun. Jika pihak perusahaan menggugat keadilan dan ketidak pastian hukum dalam berusaha, maka pemerintah juga akan kehilangan muka sebab tak bisa menjadi jaminan bagi investor. []