Ini jadi pelajaran bagi semua pemimpin untuk mengerem ambisi membuat proyek-proyek mega tapi tidak diperlukan oleh rakyat

Sebuah tulisan di Bloomberg bertajuk "Ambitious plans to build Indonesia a brand new capital city are falling apart" menggambarkan betapa berantakannya proyek ambisius IKN.

Tiga tahun setelah diumumkan Jokowi, belum ada pihak yang sudah menandatangani kontrak yang mengikat untuk mendanai proyek IKN. Sementara segelintir investor baru menandatangani Letter of Intent (LoI) yang tidak memiliki komitmen tegas di dalamnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meminta, proyek ambisius pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur untuk tidak dipaksakan pemerintah.

Terlebih kata Mardani, proyek IKN Nusantara kini disorot dunia dan dianggap berjalan berantakan. Sorotan dunia menjadi peringatan kepada pemerintah untuk berhati-hati. Apalagi memaksakan IKN Nusantara bisa digunakan pada tahun 2024 sebagaimana ambisi Presiden Jokowi.

“Tinjau ulang dan jangan maksa 2024,” tegas Mardani dikutip dari rmol.id, Kamis (8/12).

Mardani mengatakan, pihaknya sejak awal sudah memperingatkan risiko proyek IKN jika tetap dipaksakan ketika Indonesia masih terkatung-katung akibat Covid-19. Namun sayangnya, hingga kini pemerintah justru menggelontorkan duit ribuan triliun untuk IKN.

“Sejak awal diingatkan ini proyek berisiko. Waktunya tidak tepat. Khususnya dukungan anggaran negara,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini meminta pemerintah untuk menjadikan pelajaran atas data Bloomberg yang menyebut proyek IKN berantakan tersebut. Pemerintah, kata dia, harus memikirkan apa yang paling bermanfaat bagi rakyatnya.

“Ini jadi pelajaran bagi semua pemimpin untuk mengerem ambisi membuat proyek-proyek mega tapi tidak diperlukan oleh rakyat,” tandasnya.