Pola Kerja positif Polri adalah sesuatu yang patut diapresiasi, khususnya tolak ukur untuk menilai tingkat kepercayaan masyarakat
Hasil survei nasional yang dirilis oleh lembaga survei Charta Politika Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri turun drastis pada Juni Hingga September 2022 lalu.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam paparannya Kamis kemarin, mengatakan hasil tersebut tidak mengherankan.
Polri tengah disorot masyarakat luas setelah beberapa kasus besar yang menjerat pejabat tingginya.
Diantaranya, kasus pembunuhan ajudan pribadi yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, dan kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa.
"Kita tahu kasus Sambo ini kan bukan hanya sekadar tentang individu Sambo, tapi kemudian ada beberapa kasus lain, ada Teddy Minahasa, dan kemudian ini menjadi perbincangan. Bagaimana wajah Polri yang sesungguhnya ya, kadang-kadang di belakang layar sering diomongkan dalam konteks negatif juga, walaupun banyak juga yang positif, dan saya pikir ini cukup menampar Polri," kata Yunarto.
Pada survei yang sama tersebut, terdapat peningkatan kepercayaan publik pada Polri dalam kurun waktu September-Desember 2022, Toto berpandangan, hasil tersebut didapatkan karena adanya perbaikan yang dilakukan polri. Menurut Toto, perbaikan itu dilakukan karena Polri menyadari bahwa kinerjanya sedang disorot.
"Kepercayaan publik pada Polri sedang rendah-rendahnya, dan dengan situasi sekarang di mana publik mudah memvideokan, itu membuat Polri, entah terpaksa atau sebuah kesadaran, melakukan perbaikan hingga akhirnya menaikkan angka survei.
Meski begitu, Toto, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah awal yang baik. Toto mengingatkan bahwa mengembalikan reputasi yang rusak memerlukan usaha berkali-kali lipat untuk memperbaikinya.
Menanggapi survei tersebut, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji mengapresiasi pola kerja positif yang telah dilakukan Polri hingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat meningkat.
"Pola Kerja positif Polri adalah sesuatu yang patut diapresiasi, khususnya tolak ukur untuk menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Polri. Dalam beberapa survei independen, ternyata diketahui adanya tren kenaikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebanyak lebih dari 61 %. Kasus Sambo bisa dikatakan sebagai indikator negatif yang menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri," kata Indriyanto, Jumat (23/12).
Indriyanto menuturkan pola prosesual yang membuat tren kepercayaan publik ke Polri meningkat karena dibentuknya Tim Khusus oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus Sambo. Sehingga kasus bisa terbuka dan bergulir di pengadilan.
"Pola prosesual yang menjadi opini bagi kenaikan tren kepercayaan publik antara lain adalah kebijakan Kapolri membentuk Tim Khusus sebagai karakter yang membuka tabir kasus Sambo sampai ke Pengadilan secara transparansif, akuntabilitas dan legitimatif. Polri memberikan sarana obyektif untuk mengukur karakter dan kriteria tindakan aparaturnya sebagai penegak hukum dalam bidang keamanan dan ketertiban umum, karena itu optimalisasi tindakan terukur dan proporsional Kapolri adalah bentuk legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat Kapolri tetap berpegang pada prinsip due process of law yang bermakna transparansi sebagai kenyataan. Padahal pada sekitar 3 bulan sebelumnya, kepercayaan masyarakat kepada Polri berada pada titik dis-optimalisasi yang negatif," tuturnya.
Menurut Indriyanto sejumlah kasus yang ditangani dengan cepat oleh Polri membuat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi membaik.
"Faktor-faktor yang menyebabkan membaiknya kepercayaan publik terhadap Polri adalah ada beberapa kasus hukum yang sudah ditangani oleh Polri dengan cepat dan baik seperti kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa maupun kasus Kanjuruhan. Juga, Polri membuktikan reformasi internal melalui program-program untuk mengurangi persepsi publik yang negatif, seperti memberantas pungli di layanan publik kepolisian seperti dalam pengurusan SIM dan STNK secara online maupun pengurusan SKCK," ucapnya.
"Selain itu, meningkatnya kepercayaan masyarakat juga dipengaruhi adanya sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk mengurangi tindakan tilang ditempat yang dapat mencegah pungli dan merugikan masyarakat," lanjutnya.
Lebih lanjut Indriyanto mengatakan membaiknya tren kepercayaan publik terhadap publik juga tak lepas dari adanya reformasi internal. Sebab reformasi internal dinilai mampu membangun pendekatan integritas yang konsisten dengan tetap mempertahankan soliditas di internal Polri.
"Membaiknya tren kepercayaan masyarakat, karena Polri dapat membuktikan dan melakukan reformasi internal secara bermanfaat. Ini tentunya juga membangun pendekatan integritas secara konsisten dan dengan tetap mempertahankan soliditas di tubuh Polri. Mempertahankan (kepercayaan masyarakat) akan merupakan tantangan adequat Polri atas tren kenaikan kepercayaan masyarakat," imbuhnya.
