Lonjakan rasio utang dari 30 persen naik menjadi 39,38 persen dalam setahun di 2020. Itu terjadi demi menangani dampak kesehatan, sosial dan ekonomi akibat COVID-19.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut utang luar negeri Indonesia di tangan pemerintah Jokowi semakin menumpuk. Pernyataan tersebut direspons oleh Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo.

"Utang luar negeri kita juga terus menumpuk sedangkan cadangan devisa kita juga menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah yang belakangan ini juga melemah," kata AHY dalam potongan video yang diunggah di akun Twitter Partai Demokrat, dikutip IDN Times, Selasa, 24 Januari 2023.

Prastowo, anak buah Sri Mulyani itu menilai kritik seperti yang disampaikan AHY patut untuk dihormati. Sebab, itu menandakan demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Hanya saja, Prastowo menggarisbawahi pernyataan AHY.

"Sayang kritik @PDemokrat ahistoris, terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis. Di situ esensinya," ujar Prastowo melalui Twitter.

Menurut Prastowo, dalam kurun 2015 hingga 2019 rasio utang dapat terjaga di level maksimal 30 persen. Saat penerimaan negara melandai dan kebutuhan pembiayaan berbagai belanja publik meningkat untuk mengejar kemajuan, dia menyebut utang menjadi salah satu pilihan.

"Lonjakan (utang) tinggi jelas karena pandemik COVID," cuit staf khusus Sri Mulyani itu.

Dia memperlihatkan bahwa lonjakan rasio utang dari 30 persen naik menjadi 39,38 persen dalam setahun di 2020. Itu terjadi demi menangani dampak kesehatan, sosial dan ekonomi akibat COVID-19.

"Bukankah ini keniscayaan dan justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah, yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik?" ujarnya.

Selain itu, katanya, defisit fiskal Indonesia juga relatif terjaga. Pada tahun 2020-2021, defisit fiskal mencapai 10,8 persen. Namun dibandingkan negara lain di periode yang sama, angka itu lebih kecil.

Dia mencontohkan defisit fiskal Thailand 17 persen, Filipina 22,1 persen, China 11,8 persen, Malaysia 13,6 persen, dan India 16,5 persen. Untuk itu, dia menyebut apa yang saya disampaikan AHY bersifat ahistoris dan nirkonteks.

"Supaya kita semua punya imajinasi nominal, mengikuti logika Mas @AgusYudhoyono yang eklektik, selama pandemik pemerintah merealisasikan Rp1.635,1 triliun untuk menolong rakyat menghadapi pandemik. Silakan dibandingkan dengan periode lain di Republik ini, kapan ada belanja publik sebesar ini?" ujarnya.

Prastowo memastikan bahwa pada 2022 ini keuangan negara dapat dijaga dengan baik. Hal itu berkat tata kelola yang baik, kerja sama dengan semua pihak, termasuk DPR dan partai politik, termasuk Partai Demokrat yang kritis dan kerap tak setuju dalam banyak hal.

"Realisasi defisit 2022 2,38 persen atau Rp464,33 triliun. Jauh di bawah target Rp840 triliun," sebut Prastowo.

Terakhir, Prastowo menjelaskan bahwa kerja keras APBN yang pruden, efisien, dan antisipatif menekan defisit berkonsekuensi pada pembiayaan. Realisasi utang 2022 tercatat sebesar Rp688,54 triliun atau 73 persen dari target. Menurutnya bukan perkara mudah dalam mengelola itu.

Posisi utang pemerintah pada akhir 2022 adalah sebesar Rp7.733,99 triliun. Prastowo mengakui jumlahnya memang terlihat besar.

"Besar ya? Iya! Sudah saya jelaskan konteks dan reasoning di atas. Kue ekonomi dan produktivitas kita pun membaik. Rasio utang sudah turun dari 40,74 persen di 2021 menjadi 39,57 persen di 2022. Mosok dibilang ugal-ugalan sih? Optimis ya," tambahnya.