Presiden Jokowi kerap menjadikan momentum Rabu Pon untuk melakukan perombakan kabinetnya.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan Rabu (01/02) Pon pekan depan.
Diketahui, Presiden Jokowi kerap menjadikan momentum Rabu Pon untuk melakukan perombakan kabinetnya.
Awalnya wartawan menyampaikan kepada Jokowi bahwa Rabu pekan depan merupakan Rabu Pon. Wartawan bertanya, apakah Presiden akan melakukan perombakan kabinet pada Rabu Pon itu.
“Masa (pekan depan Rabu Pon)? Rabu Pon, benar? Ya nanti tunggu saja,” jawab Jokowi usai menghadiri acara "Kick-Off" Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu.
Isu reshuffle kabinet mencuat beberapa pekan belakangan, terlebih setelah muncul isu kerenggangan hubungan antara Jokowi dengan Partai NasDem.
Sebelumnya, Jokowi memanggil dan bertemu Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta pada pekan lalu.
Wartawan lalu bertanya, apa isi pertemuan Jokowi dengan Paloh. "Pertemuannya biasa-biasa saja," jawab Jokowi.
Saat ditanya apakah pertemuannya dengan Paloh membahas perombakan kabinet, Jokowi menjawab, "Mau tahu saja," katanya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat mengatakan sebelum Jokowi mengambil keputusan penting, seperti reshuffle kabinet, akan bertemu dan melakukan pemberitahuan terlebih dulu. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya terkait pertemuan Ketum NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi.
"Ya bagi Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, itu kan juga melakukan dialog, pemberitahuan, misalnya akan ada reshuffle itu kan ada pemberitahuan," ujar Hasto kepada wartawan, di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1).
"Tetapi pertemuan dengan Bapak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketua umum parpol yang lain," sambungnya.
Hasto mengatakan Jokowi selalu membuka diri berdialog untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bila dialog itu disalahgunakan, Jokowi dinilai punya kewenangan untuk mengambil tindakan strategis.
"Tapi ketika dialog itu kemudian ada yang menyalahgunakan, hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka ya Presiden Jokowi ya punya suatu kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis sesuai dengan kewenangan presiden," tuturnya.
Hasto menegaskan isu reshuffle hanya terjadi jika Jokowi menggunakan hak prerogatifnya. Dia meyakini reshuffle dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kinerja kabinet.
"PDI Perjuangan percaya bahwa ketika reshuffle itu dilakukan, betul-betul bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja dari kabinet. Jadi kita tunggu saja keputusan dari Bapak Presiden," ujar dia.
