Terbaru, pemerintah mengklaim bahwa ada beberapa pabrikan yang mulai melirik untuk masuk ke ekosistem kendaraan listrik RI
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Taufiek Bawazier mengatakan, kebijakan pemerintah terkait subsidi kendaraan listrik salah satunya bertujuan untuk menarik investasi dari pabrik-pabrik mobil di dunia.
Terbaru, pemerintah mengklaim bahwa ada beberapa pabrikan yang mulai melirik untuk masuk ke ekosistem kendaraan listrik RI.
"Ada 3 sebetulnya, tapi saya gak mau nyebut namanya, takut. Dari Eropa, China , dan Jepang," ujar Tafiek Bawazier di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Senin (20/03/2023).
Indonesia sendiri harus bersaing dengan banyak pabrikan lain seperti Thailand dan negara lain untuk menarik Investasi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan pada kesempatan yang sama juga mengatakan, program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk memudahkan masyarakat memiliki kendaraan dengan harga terjangkau. Bukan hanya itu, pabrikan diharapkan juga ikut tertarik.
"Kebijakan ini bisa tarik produsen sehingga bisa buat industri dalam negeri," tegas Luhut Binsar.
Diundur Jadi 1 April 2023
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemberian subsidi mobil listrik diundur menjadi 1 April 2023. Alasannya, kata Luhut, finalisasi subsidi mobil listrik dan bus listrik belum selesai.
"(Untuk) KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) roda empat ke atas, termasuk bus, yang kami sebut insentif fiskal akan diumumkan kebijakannya tepat 1 April. Saat ini proses finalisasi tengah kami rampungkan bersama," kata Luhut saat konferensi pers, Senin (20/03/2023).
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam konferensi pers yang sama menjelaskan subsidi mobil listrik berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.
"Satu, untuk mobil dan bus listrik dengan TKDN di atas 40 persen mengikuti program Kemenperin diberikan insentif PPN 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1 persen. Dua, bus listrik dengan TKDN di atas 20-40 persen, diberikan insentif PPN 5 persen, dengan demikian PPN yang harus dibayar adalah 6 persen," jelas Sri Mulyani.
Pada konferensi pers Maret pemerintah menyatakan hanya ada dua produsen yang mendapatkan subsidi, yaitu Hyundai dan Wuling. Keduanya memiliki produk yang memenuhi syarat, yaitu Ioniq 5 dan Air EV.
Beda dari mobil listrik dan bus listrik yang ditunda, pemerintah mulai memberlakukan subsidi motor listrik pada 20 Maret. Subsidi yang diberikan sebesar Rp7 juta untuk motor listrik baru diproduksi dan hasil program konversi.
Sri menyatakan subsidi motor listrik diberikan selama dua tahun, 2023 dan 2024, untuk 1 juta motor listrik. Rinciannya subsidi dijatah buat 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu motor listrik konversi selama 2023.
