Akan tetapi, Isa menekankan, tambahan anggaran tersebut belum final. Kemenkeu masih melihat apakah anggaran tersebut mencukupi atau perlu ditambah lagi
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sekitar Rp7 hingga Rp8 triliun.
Menurut dia, anggaran tersebut akan digunakan untuk persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN Nusantara.
"Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah untuk investor dipersiapkan. Nah, itu nanti perlu land development," ungkap Isa di Jakarta, Selasa (21/03/2023).
Akan tetapi, Isa menekankan, tambahan anggaran tersebut belum final. Kemenkeu masih melihat apakah anggaran tersebut mencukupi atau perlu ditambah lagi.
"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa nggak, belum final," pungkas Isa.
Kendati demikian, ia menjelaskan permintaan tersebut belum difinalkan lantaran terdapat kemungkinan kenaikan jumlah tambahan anggaran.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022), menyebutkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) mencapai Rp23,6 triliun pada 2023.
"Pada 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi," jelas Suharso Manoarfa.
Lebih jauh Suharso menjelaskan, alokasi anggaran IKN terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp 20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan IKN pada 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dilakukan dengan anggaran Rp 20,8 triliun dari APBN, termasuk untuk air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.
"Mudah-mudahan pada 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai," ujar Basuki Hadimuljono.
