Pemerintah mendukung perusahaan Jepang yang juga berinvestasi pada peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajak investor Jepang berinvestasi di Indonesia. Ajakan itu pun langsung disambut pihak Toyota.

Hal tersebut disampaikan Menko Luhut saat Pertemuan Bisnis  Meja Bundar (Round Table Business Meeting) dengan para CEO dan perwakilan perusahaan-perusahaan Jepang yang tergabung dalam Organisasi Perdagangan Luar Negeri Jepang (Japan External Trade Organization/JETRO) di Osaka, Kamis (27/6/2019) dan juga One-on-One Business Meeting dengan sejumlah Perusahaan Jepang.

Tujuan pertemuan yang diadakan sehari sebelum G20 Summit di Osaka tersebut antara lain untuk meyakinkan investor Jepang agar bersedia untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Saya ingin meyakinkan anda bahwa kami akan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pemasok global dengan memberikan insentif pada produksi barang-barang yang memiki nilai tambah," ujar Menko Luhut. Hal ini, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menarik minat investor asing.

Selain itu, Menko Luhut juga memberikan ucapan selamat kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan Jepang yang memprioritaskan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's. Implementasi tersebut menurut dia nampak dalam kepemimpinan Jepang di G20.

Menko Luhut menyatakan perlunya memperoleh masukan dari pihak industri sehingga kebijakan yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan. "Sebagai pembuat kebijakan, kami memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan bukan malah menghalangi," yakinnya.

Lebih jauh, kepada anggota JETRO, Menko Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang setara dan berkeadilan. "Kami akan terus melakukan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia," sebutnya.

Secara detil, Menko Luhut mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia kini sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur utama seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, pelabuhan dan rel kereta api.

"Infrastruktur adalah kunci khususnya dalam sektor transportasi dan kelistrikan sehingga kami dengan sangat cermat sedang mengkaji kebijakan-kebijakan yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur utama tersebut," tegasnya.

Namun demikian, Menko Luhut mengatakan bahwa dalam waktu yang sama pemerintah juga sedang berupaya keras untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. "Di tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya, APBN difokuskan pada pengembangan kualitas SDM melalui peningkatan akses, distribusi dan peningkatan kualitas pendidikan," tuturnya.

Sejalan dengan ini, pemerintah, lanjut Menko Luhut sangat mendukung perusahaan Jepang yang juga berinvestasi pada peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

Dalam rangkain pertemuan ini , Menko Luhut didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Tom Lembong, Dubes RI untuk Jepang Arifin Tasrif.

Sementara itu, dari pihak Jepang hadir Ketua dan CEO Organisasi Perdagangan Luar  Negeri (Japan External Trade Organization/JETRO) Nobuhiko Sasaki dan para CEO perusahaan-perusahaan Jepang.

Toyota Tingkatkan Investasinya Senilai Rp 28,3 T
Usai mengikuti Round Table Business Meeting, Menko Luhut melakukan pertemuan dengan Presiden Toyota Akio Toyoda. Kepada Menko Luhut, Presiden yang juga anggota Dewan Direksi Toyota itu mengungkapkan bahwa perusahaannya akan meningkatkan investasinya dalam beberapa tahun kedepan.

"Dalam kurun 2019-2023 kami akan meningkatkan investasi hingga Rp28,3 triliun," ujar Akio.

Menurutnya, Toyota juga menyatakan siap untuk berinvestasi dalam pengembangan kendaraan listrik namun akan dimulai secara bertahap melalui pengembangan kendaraan hybrid sesuai dengan roadmap yang mereka miliki.

"Karena Pemerintah Indonesia telah memiliki peta jalan pengembangan Electric Vehicle (EV) sehingga Toyota menilai Indonesia pantas sebagai tujuan investasi EV karena pangsa pasar yang tinggi dan mempunyai leadership  pemerintahan yang kuat," ujarnya.