Formulasi Dana Desa 2020 menurunkan bobot Alokasi Dasar secara bertahap untuk mencerminkan keadilan dan kondisi Desa

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi memimpin rapat koordinasi teknis tingkat Eselon I terkait Pengalokasian Dana Desa 2020 dan Interkoneksi OMSPAN dan SISKEUDES. Rapat dilaksanakan di ruang rapat lt.6 Kemenko PMK, Jakarta.

"Hasil dari saya turun ke Desa-Desa mereka mengeluhkan kalau 40 persen harus dibayarkan pada tahap ketiga. Jadi  ketika pembayaran tahap ketiga turun pada bulan November dan dalam waktu sebulan harus dilaksanakan yang 40 persen itu merupakan sesuatu yang mustahil, itu kata mereka", ungkap Sonny mengawali arahannya.

Untuk itu, lanjut Sonny, perlu dirumuskan formulasi baru dalam pentahapan penyaluran Dana Desa dari yang semula 20% 40% 40% menjadi 20% 60% 20% atau 20% 50% 30%. Perubahan tahapan penyaluran ini nantinya akan berlaku pada 2020. 

Terkait dengan alokasi Dana Desa, Sonny, mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 23 Juli 2019, Alokasi Affirmasi tetap dipertahankan pada RPJMN 2020-2024, hal itu untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengentasan Desa tertinggal dan sangat tertinggal.

"Kekhawatiran Bu Menko, jangan sampai Dana Desa itu menciptakan disinsentif Desa untuk naik kelas atau keluar dari status ketertinggalan, sebab selama ini Desa-Desa yang telah naik kelas merasa kehilangan dana affirmasi sehingga mereka tidak mau naik kelas", ungkap Sonny.

Rapat pada tanggal 23 Juli juga memutuskan bahwa Alokasi Dasar untuk diturunkan rasionya, sedangkan Alokasi Formula perlu diperbesar serta diusulkan adanya Alokasi Kinerja/Reward. "Sebetulnya Desa yang naik kelas itu harus kita kasih reward sehingga mereka punya cita-cita untuk naik kelas", ujar Sonny.

Formulasi DD 2020, menurut Sonny, perlu memperhitungkan batas atas dan batas bawah yang akan diterima Desa. Namun tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan yang lebih berpihak tidak hanya kepada penurunan kemiskinan tapi juga pada penurunan kesenjangan.

"Maka dari itu formulasi DD 2020 menurunkan bobot Alokasi Dasar secara bertahap untuk mencerminkan keadilan dan kondisi Desa. Dan menambah bobot Alokasi Formula yang mencermin kondisi riil Desa berdasarkan jumlah/prosentase penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis", terang Sonny.

Sedangkan Alokasi Affirmasi, menurut Sonny, adalah untuk daerah-daerah yang kondisi infastruktur transportasinya masih minim serta dapat menjangkau sekitar 5000-an desa yang tertinggal. Khusus Sumatera Barat perlu juga diperhatikan affirmasinya, hal ini terkait Jorong yang jumlahnya banyak.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan beberapa alternatif formulasi DD 2020 yang akan diputuskan pada RTM. Alternatif pertama, Alokasi Dasar 70%, Alokasi Affirmasi 1,5%, Alokasi Reward 1,5% dan Alokasi Formula 27%. Alternatif kedua, Alokasi Dasar 67%, Alokasi Affirmasi 1,5%. Alokasi Reward 1,5%, dan Alokasi Formula 30%", jelas Sonny.

Terkait dengan interkoneksi OMSPAN dan SISKEUDES, Sonny mengatakan, karena aplikasi ini dapat memudahkan serta menyederhanakan pelaporan maka dapat segera di launching sehingga dapat digunakan dalam penyaluran DD tahap ketiga tahun 2019.

Turut hadir dalam rapat, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Taufik Madjid, perwakilan dari Kemendagri, Kemensos, Kemensekab, Kemenkeu, Beppenas, BPS, KSP, BPKP, serta K/L terkait lainnya.