Untuk itu penting dilakukan pengawasan agar label/kemasan dan iklan kosmetik objektif dan tidak menyesatkan

Pada hari pertama dilakukan pendampingan pembuatan desain kemasan/ label/ iklan bagi UMKM Kosmetik. Kegiatan ini diikuti oleh 15 (lima belas) pelaku usaha. Melalui kegiatan ini pelaku usaha dibina dan diharapkan secara mandiri dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan dan regulasi khususnya terkait penandaan dan iklan kosmetik.

Pada hari kedua disampaikan pemaparan materi, dimana acara diawali dengan pembukaan oleh Drs. Arustiyono, Apt., MPH selaku Direktur Pengawasan Kosmetik. Dra. Mayagustina Andarini. M.Sc., Apt. selaku Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memberikan arahan terkait Kebijakan Pengawasan Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0.

Beliau menyampaikan pangsa pasar kosmetik cukup besar karena terdapat demand yang tinggi dari masyarakat. Internet mengubah pola jual beli kosmetik sehingga jual beli kosmetik online menjadi trend di Indonesia. Berdasarkan data pengawasan Badan POM tahun 2018, pelanggaran kosmetik paling banyak ditemukan di peredaran, dibandingkan komoditi lain yang diawasi Badan POM.

Kosmetik merupakan komoditi yang digunakan dari segala usia. Informasi mengenai kosmetik, terutama kegunaan dan cara penggunaan, diketahui konsumen melalui label/kemasan (informasi) dan iklan (promosi) produk. Untuk itu penting dilakukan pengawasan agar label/kemasan dan iklan kosmetik objektif dan tidak menyesatkan. Berbeda dengan komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan olahan, pada komoditi kosmetik tidak dilakukan evaluasi pre-market terhadap label/kemasan dan iklan kosmetik.

Pengawasan label/kemasan dan iklan dilakukan secara post-market. Hal ini menyebabkan banyaknya label/kemasan dan iklan kosmetik yang beredar di pasaran tidak sesuai peraturan. Berdasarkan data notifikasi di Denpasar dan sekitarnya banyak terdapat UMKM kosmetik. Dilatarbelakangi hal tersebut, Badan POM menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik bagi Pelaku Usaha yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 29 – 30 Juli 2019 di Denpasar.

Kegiatan yang diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) pelaku usaha di bidang kosmetik yang telah memiliki nomor izin edar dan diprioritaskan kepada UMKM baru atau yang akan menotifikasi produknya, serta penotifikasi kosmetik yang memiliki riwayat temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetik. Narasumber yang dihadirkan yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Dra. Mayagustina Andarini. M.Sc., Apt) : Kebijakan Pengawasan Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0; Direktur Pengawasan Kosmetik (Drs. Arustiyono, Apt., MPH) : Trend Hasil Pengawasan Kosmetik di Era Digital; Kepala Balai Besar POM di Denpasar (Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt) : Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik di Wilayah BBPOM di Denpasar; Kepala Sub Direktorat Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik (Dra. Kristiana Haryati, Apt, M.K.M): Strategi Menyusun Desain Label Komsetik Sesuai Regulasi Badan POM; Expert dari industri kosmetik (Fabian Prasetya Wijaya) : Digital Marketing Strategy; serta Industri Kosmetik (I Wayan Sukhana dari PT Bali Tangi) : Sucess Story: Membangun Produk Lokal yang Berdaya Saing di Era Revolusi Industri 4.0 oleh Industri Kosmetik.

Sinergi pemerintah, pelaku usaha dan lintas sektor terkait merupakan kunci penting dalam mendukung pemenuhan persyaratan kosmetik di peredaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha. Badan POM terus berkomitmen dalam melindungi masyarakat dari kosmetik yang berisiko terhadap kesehatan serta merangkul pelaku usaha sebagai mitra pengawasan. Informasi dan pengaduan lebih lanjut dapat menghubungi Badan POM melalui HALO BPOM di nomor telepon 1-1500-533, SMS 0-8121-9999-533, email [email protected], atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.